Mediator Jurnal TV
Bulukumba – Polemik rangkap jabatan yang melibatkan Andi Buyung, Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bulukumba, menuai gelombang kritik tajam. Jabatan strategis ganda ini bukan hanya mencurigakan, tetapi juga dituding menjadi pintu masuk praktik korupsi yang merugikan daerah.
Muh. Darwis, Sekretaris Jenderal Lidik Pro, mengecam keras situasi ini. Menurutnya, rangkap jabatan yang berlangsung cukup lama merupakan indikasi serius kegagalan tata kelola pemerintahan di Bulukumba. “Bagaimana mungkin orang yang seharusnya mengawasi justru juga menjadi pelaksana? Ini seperti wasit yang ikut bermain di lapangan. Apakah Bulukumba sebegitu miskinnya SDM hingga praktik tidak etis seperti ini dibiarkan terjadi?” ujar Darwis tajam, Kamis, 9 Januari 2025.
Korupsi atau Kinerja Buruk?
Darwis tidak ragu menyebut bahwa Andi Buyung bukan hanya gagal menjalankan tanggung jawabnya, tetapi juga menjadi sumber masalah besar. Ia menyoroti dugaan kuat kasus-kasus korupsi yang melibatkan Andi Buyung selama memegang dua jabatan penting tersebut.
“Sudah banyak proyek yang bermasalah dan menguap begitu saja. Bukti-bukti dugaan korupsi semakin jelas, tetapi tidak ada tindakan tegas. Apakah pemerintah sengaja menutup mata, atau ada kepentingan tertentu di balik pembiaran ini?” tudingnya.
Desakan Tegas: Copot atau Mundur
Darwis menilai bahwa satu-satunya solusi adalah mencopot Andi Buyung dari salah satu, atau bahkan kedua jabatannya sekaligus. “Tidak ada alasan untuk mempertahankan seseorang yang terbukti gagal dan justru membuka peluang penyimpangan. Jika dia punya integritas, seharusnya dia mundur sendiri tanpa perlu didesak,” tegas Darwis.
Selain itu, ia meminta Bupati Bulukumba untuk segera bertindak. “Bupati harus berani mengambil keputusan tegas. Jika tidak, masyarakat akan menilai bahwa pemerintahan ini ikut bermain dalam praktik-praktik busuk yang selama ini terjadi,” tambahnya.
Peringatan untuk Pemerintah Daerah
Darwis menutup pernyataannya dengan peringatan keras kepada pemerintah daerah. Jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin masyarakat akan mengambil langkah lebih lanjut untuk menuntut keadilan. “Ini adalah momen penting untuk membuktikan apakah pemerintah serius melayani rakyat atau hanya sibuk melindungi kepentingan segelintir pihak,” tandasnya.
Publik kini menanti jawaban dari pemerintah Bulukumba. Apakah langkah tegas akan diambil, atau justru rangkap jabatan ini menjadi awal dari skandal yang lebih besar?
LP : Gunawan Wawan
