Mediator Jurnal TV
Disampaikan oleh: Syarifuddin ST
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa, yang merupakan angka terendah sepanjang sejarah, namun realita di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 mencapai 4,76% dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,28 juta orang, yang mana angka ini justru meningkat sebesar 1,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ironisnya, kondisi ini terlihat tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang terus dikerahkan untuk kepentingan di luar negeri. Pemerintah tampak lebih ambisius dan gesit dalam menjalankan diplomasi global, berperan sebagai juru damai dalam berbagai konflik internasional, serta melakukan kunjungan kenegaraan yang mewah dan spektakuler. Semua agenda tersebut tampak berjalan sangat lancar dan didukung anggaran yang melimpah.
Namun, pertanyaan besar muncul di benak publik: Di mana prioritas sebenarnya?
Energi dan sumber daya negara yang seharusnya dialokasikan untuk menstabilkan ekonomi dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan memberantas kemiskinan justru tampak tergeser oleh kesibukan pencitraan di kancah internasional. Pemerintah seolah lebih nyaman bersolek di mata dunia, seolah menjadi aktor utama dalam perdamaian global, padahal di dalam negeri, masalah kesejahteraan rakyat belum tuntas diselesaikan.
Fenomena ini memberikan sinyalemen yang sangat menyedihkan bagi masyarakat. Terkesan tidak ada kepedulian yang tulus terhadap nasib rakyat yang masih hidup dalam keterbatasan. Rakyat semakin muak melihat gaya kepemimpinan yang lebih mementingkan gengsi dan pencitraan semata, tanpa hasil nyata yang dirasakan langsung oleh orang banyak.
Lebih menyakitkan lagi, kondisi ini mengingatkan kita pada sederet janji politik yang digemakan saat masa kampanye. Janji-janji manis itu kini hanya tinggal kenangan, terbukti menjadi retorika kosong yang tak lebih dari sekadar cara untuk memuluskan jalan kekuasaan. Rakyat merasa dipermainkan, dijadikan objek untuk diraih suaranya, namun diabaikan hak dan kesejahteraannya setelah kekuasaan didapatkan.
Sudah saatnya pemerintah menyadari bahwa keberhasilan sebuah negara tidak diukur dari seberapa sering namanya disebut dalam forum internasional, melainkan dari seberapa sejahtera dan aman rakyatnya di tanah air sendiri.
