MAKASSAR,– Mediator Jurnal TV
Benteng Fort Rotterdam, cagar budaya nasional yang menjadi bukti sejarah kejayaan Kesultanan Gowa-Tallo di Makassar, kini terhalang pandangan oleh berbagai bangunan modern yang berdiri di sekitar kawasan benteng. Kondisi ini menjadikan nilai sejarah dan keindahan arsitektur kolonial abad ke-17 tersebut sulit dinikmati langsung oleh wisatawan.
Ketua Divisi Humas Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Adat Nusantara Indonesia (DPP PANI) Syarifuddin mengungkapkan, pembangunan yang tidak terkendali di sekitar benteng tidak hanya merusak panorama kawasan cagar budaya, namun juga berpotensi mengganggu keutuhan kawasan yang seharusnya dilindungi.
“Kita prihatin karena benteng yang menjadi warisan budaya bangsa ini kini hampir tidak terlihat akibat banyaknya struktur modern yang muncul di sekitarnya. Padahal, kawasan sekitar cagar budaya seharusnya menjadi zona yang dikelola dengan ketat untuk pelestariannya,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Pamangku Adat Kesultanan Kerajaan Tallo, Ma’gau Raja Tallo Ke XIX Iparicu Muh. Akbar Amir Sultan Aliyah Daeng Manaba Karaengta Tanete, telah mengajukan gugatan hukum terhadap beberapa perusahaan konvensional yang diduga menggunakan lahan taman milik Benteng Fort Rotterdam.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan izin serta sertifikat lahan langsung dari pemerintah, namun tanpa melalui proses konsultasi atau pemberitahuan kepada pemangku adat yang memiliki hak sejarah atas kawasan tersebut.
“Kita bukan menentang pembangunan, tapi pembangunan harus sesuai dengan peraturan dan menghargai hak-hak pemangku adat serta nilai sejarah cagar budaya. Pemerintah seharusnya lebih cermat dalam memberikan izin di kawasan yang sensitif seperti ini,” tegas Ma’gau Raja Tallo.
Badan Pelestarian Cagar Budaya Nasional (BPCB) Sulawesi Selatan sebelumnya telah mengingatkan tentang pentingnya menjaga zona lingkungan cagar budaya agar tidak terganggu oleh pembangunan sembarangan.
Pewarta: Team Media
