Mediator Jurnal TV
Oleh: Syarifuddin ST
Abstrak
Karya tulis ini membahas tantangan kompleks yang dihadapi rakyat Indonesia dalam menentukan sikap memilih tokoh bangsa, yang berakar dari krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, melainkan pada kelompok oligarki. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif kedaulatan rakyat, aspirasi masyarakat, keadilan sosial, serta landasan Al-Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kritisitas rakyat merupakan respons wajar terhadap ketimpangan yang terjadi, dan pemilihan tokoh bangsa harus didasarkan pada komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kedaulatan rakyat, dan kepatuhan terhadap norma agama serta hukum.
Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilar utama sistem pemerintahan. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ini dengan praktik pemerintahan. Rakyat Indonesia saat ini menunjukkan tingkat kritisitas yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah, yang dianggap selama ini mengabaikan kepentingan mayoritas dan lebih berpihak pada kelompok oligarki. Kelompok ini dianggap merampas hak asasi rakyat dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia tanpa memperhatikan keadilan sosial.
Dalam konteks ini, menentukan sikap untuk memilih tokoh bangsa menjadi tantangan yang berat. Rakyat tidak hanya mencari pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, tetapi juga yang benar-benar memahami dan mengembalikan kedaulatan rakyat, mendengarkan aspirasi, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pemilihan tokoh bangsa juga harus dilihat dari perspektif nilai-nilai agama, khususnya Al-Quran, yang menjadi landasan moral bagi sebagian besar rakyat Indonesia, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kritisitas Rakyat:
Respons Terhadap Ketimpangan dan Ketidakadilan
Kritisitas rakyat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari berbagai masalah yang berlangsung lama. Banyak kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat, seperti kebijakan ekonomi yang memberikan keuntungan besar pada korporasi besar dan kelompok elit, sementara rakyat kecil masih terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh kelompok oligarki seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan dan merampas hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada alam untuk kehidupan mereka.
Selain itu, pelanggaran hak asasi rakyat juga menjadi sorotan utama. Rakyat merasa suaranya tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan, dan aspirasi mereka seringkali diabaikan. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan tokoh-tokoh yang memimpinnya. Dalam situasi seperti ini, kritisitas rakyat merupakan bentuk perlawanan yang wajar dan merupakan hak konstitusional mereka untuk mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.
Tantangan Memilih Tokoh Bangsa:
Bingkai Kedaulatan, Aspirasi, dan Keadilan Sosial
Tantangan utama bagi rakyat dalam memilih tokoh bangsa adalah bagaimana menemukan pemimpin yang benar-benar mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Kedaulatan rakyat tidak hanya berarti hak untuk memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, hak untuk diawasi, dan hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Tokoh bangsa yang ideal harus memiliki komitmen untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
Selain itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi syarat mutlak yang harus dipegang oleh tokoh bangsa. Keadilan sosial berarti adanya pembagian kekayaan dan kesempatan yang adil, perlindungan terhadap hak-hak kaum lemah, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Tokoh bangsa harus mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
Perspektif Al-Quran Terhadap Pemilihan Pemimpin dan Keadilan
Al-Quran memberikan panduan yang jelas mengenai pemilihan pemimpin dan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Baqarah ayat 30, yang menceritakan tentang penunjukan manusia sebagai khalifah di bumi. Ayat ini mengandung makna bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan menjaga kesejahteraan seluruh makhluk, serta tidak boleh melakukan kerusakan atau eksploitasi.
Selain itu, Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan memutuskan perkara di antara manusia dengan keadilan. Ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin harus memiliki integritas, dapat dipercaya, dan selalu bertindak adil dalam setiap keputusan yang diambil. Al-Quran juga mengecam tindakan orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi dan merampas hak-hak orang lain, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-A’raf ayat 85 yang menegur kaum Madyan karena melakukan kecurangan dalam perdagangan dan merugikan orang lain.
Dari perspektif Al-Quran, tokoh bangsa yang dipilih haruslah orang-orang yang bertakwa, memiliki akhlak yang baik, dan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan. Mereka tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum.
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Selain landasan moral dari Al-Quran, pemilihan tokoh bangsa juga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis mengatur syarat-syarat dan cara pemilihan pemimpin negara, serta hak dan kewajiban rakyat dalam proses tersebut.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara rinci mengenai proses pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah. Undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan memilih, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pemilihan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi landasan hukum yang memastikan bahwa tokoh bangsa yang dipilih tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan rakyat dan negara.
Peraturan perundang-undangan juga melindungi hak rakyat untuk mengawasi kinerja pemimpin dan menuntut pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.
Kesimpulan dan Saran
Tantangan bagi rakyat Indonesia dalam menentukan sikap memilih tokoh bangsa sangat kompleks, yang berakar dari krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Namun, kritisitas rakyat merupakan bentuk partisipasi yang positif dan harus dihargai sebagai hak konstitusional.
Dalam memilih tokoh bangsa, rakyat harus mempertimbangkan komitmen calon terhadap kedaulatan rakyat, aspirasi masyarakat, dan keadilan sosial. Pemilihan juga harus didasarkan pada nilai-nilai moral dari Al-Quran yang menekankan keadilan, integritas, dan tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tokoh bangsa yang ideal adalah mereka yang mampu mengembalikan hak-hak rakyat, menghentikan eksploitasi oleh kelompok oligarki, dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
Saran yang dapat diajukan adalah meningkatkan literasi politik dan hukum rakyat agar lebih mampu menilai calon tokoh bangsa secara objektif. Selain itu, lembaga-lembaga negara harus memperkuat penegakan hukum dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemimpin selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Partisipasi aktif rakyat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam praktik.
Tentu, saya akan menyesuaikan Studi Kasus dan Referensi agar lebih fokus, relevan, dan selaras dengan inti pembahasan karya tulis ilmiah: yaitu tantangan rakyat memilih tokoh bangsa dalam bingkai kedaulatan rakyat, aspirasi, keadilan sosial, serta perspektif Al-Quran dan hukum positif, dengan penekanan pada kritik terhadap kebijakan yang berpihak pada oligarki.
Studi Kasus
Kasus 1: Kebijakan Hilirisasi Nikel di Sulawesi dan Maluku Utara: Antara Janji Ekonomi dan Realita Ketimpangan
Kebijakan hilirisasi industri nikel yang digalakkan pemerintah dianggap oleh banyak pihak sebagai contoh nyata kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan modal besar dan oligarki daripada kesejahteraan rakyat akar rumput. Meskipun pemerintah mengklaim kebijakan ini menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan negara, studi dari Greenpeace Indonesia (2023) dan laporan masyarakat sipil menunjukkan dampak negatif yang signifikan. Di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, lahan masyarakat adat dirampas untuk tambang dan smelter milik korporasi raksasa, sungai tercemar limbah berat, dan udara tercemar debu, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan pekerjaan kasar dengan upah rendah.
Kasus ini menunjukkan tantangan rakyat dalam menilai tokoh bangsa: apakah pemimpin yang mendorong kebijakan ini benar-benar memahami kedaulatan rakyat (dimana sumber daya alam harus untuk kesejahteraan rakyat), atau justru melanggengkan eksploitasi oligarki? Dari sudut pandang keadilan sosial, terjadi ketimpangan tajam antara keuntungan miliaran dolar yang dinikmati segelintir pengusaha dengan penderitaan lingkungan dan sosial yang ditanggung rakyat. Dalam perspektif Al-Quran (Surah Al-A’raf ayat 85), tindakan yang merugikan orang lain dan merusak bumi dilarang keras, yang menjadi landasan moral bagi rakyat untuk bersikap kritis.
Kasus 2: Kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja: Konflik Antara Kepentingan Bisnis dan Hak Rakyat
Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi salah satu titik puncak kritisitas rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap pro-oligarki. Meskipun dipromosikan sebagai solusi penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berbisnis, undang-undang ini menuai protes luas karena dianggap melemahkan perlindungan tenaga kerja, menghapus aturan lingkungan hidup yang ketat, dan memudahkan penguasaan lahan oleh korporasi. Banyak pengamat dan organisasi buruh menilai undang-undang ini sebagai bentuk “pembajakan negara” (state capture) di mana kepentingan konglomerat lebih didengar daripada aspirasi jutaan rakyat yang berdemonstrasi.
Kasus ini menantang rakyat dalam menentukan sikap memilih tokoh bangsa: bagaimana membedakan pemimpin yang benar-benar berkomitmen pada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dengan mereka yang tunduk pada kepentingan elit? Hal ini juga berkaitan dengan perspektif hukum negara, di mana UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menjamin hak pekerja atas pengayoman, dan perspektif Al-Quran (Surah An-Nisa ayat 58) yang mewajibkan pemimpin memegang amanah dan bertindak adil, bukan memihak kelompok tertentu.
Kasus 3: Fenomena “Politik Uang” dan Ketergantungan Tokoh pada Oligarki
Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), fenomena politik uang dan ketergantungan calon tokoh pada pendanaan dari kelompok oligarki menjadi tantangan nyata bagi rakyat. Penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) seringkali menyoroti bahwa biaya kampanye yang sangat tinggi memaksa calon pemimpin mencari dukungan finansial dari pengusaha dan kelompok elit. Akibatnya, jika terpilih, tokoh tersebut cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan para pendonornya, bukan rakyat yang memilihnya.
Hal ini menciptakan dilema bagi rakyat: bagaimana memilih tokoh bangsa yang bersih dan berintegritas ketika sistem politik sendiri didominasi oleh uang dan kekuasaan oligarki? Rakyat dituntut untuk sangat kritis dalam menelusuri jejak finansial dan komitmen calon, agar tidak memilih pemimpin yang hanya menjadi “boneka” kepentingan kelompok tertentu. Dalam pandangan Al-Quran (Surah At-Tawbah ayat 34), orang-orang yang menimbun harta dan tidak menafkahkan di jalan Allah (termasuk tidak digunakan untuk kesejahteraan umum) mendapat azab yang pedih, menjadi peringatan bagi pemimpin agar tidak menjadikan harta sebagai alat kekuasaan yang merugikan rakyat.
Referensi
Buku
- Thung Ju Lan & M Azzam Manan. (2011). Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia: sebuah tantangan. Jakarta: LIPI Press. (Relevan untuk memahami karakter bangsa dan tantangan kepemimpinan).
- Suwirta, Andi & Iyep Candra Hermawan. (2012). “Masalah Karakter Bangsa dan Figur Kepemimpinan di Indonesia: Perspektif Sejarah” in ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, Vol.2(1) Juni, pp.133-154. Bandung: Minda Masagi Press. (Membahas profil kepemimpinan ideal di Indonesia).
- Winters, Jeffrey A. (2013). Oligarki (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (Sangat relevan untuk memahami struktur oligarki di Indonesia dan pengaruhnya terhadap politik).
- Hadiz, Vedi R. (2010). Reorganizing Political Power in Indonesia: Democracy and the Left. Copenhagen: NIAS Press. (Membahas dinamika kekuasaan politik dan pengaruh kelompok elit pasca-otoritarianisme).
- Qutb, Sayyid. (2001). Keadilan Sosial dalam Islam (Terjemahan). Bandung: Pustaka. (Landasan teori keadilan sosial dari perspektif Islam/Al-Quran).
Jurnal dan Artikel Ilmiah
- Abdul Hakim. (2024). “Politik Dinasti dan Regresi Demokrasi di Indonesia: Analisis Pelantikan Gibran Rakabuming Raka dalam Perspektif Maslahah Mursalah”. Journal of Politic and Government Studies, 13(2), 475–489. (Membahas fenomena kekuasaan yang terpusat dan relevansinya dengan kedaulatan rakyat).
- dan Achmad Farid. (2019). “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam”. Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs, 4(2), 66–84. (Menguraikan etika pemimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah).
- Hatcher, P. (2014). Regimes of risk: The World Bank and the transformation of mining in Asia. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Membahas tata kelola industri ekstraktif dan dampaknya pada masyarakat).
- Human Rights Watch. (2006). Too high a price: The human rights cost of the Indonesian military’s economic activities. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0606.pdf. (Referensi dampak aktivitas ekonomi kelompok elit terhadap HAM).
- Aspinall, Edward & Mietzner, Marcus. (2019). How oligarchs rule: money politics in Indonesia. Journal of Democracy, 30(4), 114-128. (Artikel penting tentang peran uang dan oligarki dalam politik Indonesia).
Laporan dan Penelitian
- Greenpeace Indonesia. (2023). Nikel: Harga Mahal bagi Alam dan Rakyat. Jakarta: Greenpeace Indonesia. (Data dan fakta tentang dampak tambang nikel).
- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2024). Laporan Monitoring Praktik Politik Uang dan Dana Kampanye Pemilu 2024. Jakarta: ICW. (Data tentang ketergantungan tokoh pada dana besar dalam politik).
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (2023). Dominasi Oligarki dan Praktik State Capture Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Ekstraktif Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo 2019-2022. Depok: FISIP UI. (Analisis mendalam tentang pengaruh oligarki sumber daya alam).
- Komnas HAM. (2021). Laporan Kajian Dampak Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM. (Perspektif HAM terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial).
Artikel Berita dan Opini
- Simbolon, Pormadi. (2025, November 4). Ambivalensi ketokohan: antara karya dan luka sejarah. ANTARA News. https://m.antaranews.com/berita/5218165/ambivalensi-ketokohan-antara-karya-dan-luka-sejarah. (Membahas bagaimana rakyat menilai tokoh bangsa secara kritis).
- Kompas.id. (2024, Agustus 25). Masalah Pengaderan Politik Bangsa. https://www.kompas.id/baca/opini/2017/12/30/masalah-pengaderan-politik-bangsa. (Tantangan mencari tokoh bangsa yang berkualitas).
- jurnalfaktual.id. (2025, Desember 23). Mengapa Demokrasi Indonesia Terjebak dalam Lingkaran Oligarki?. https://jurnalfaktual.id/mengapa-demokrasi-indonesia-terjebak-dalam-lingkaran-oligarki/. (Analisis tentang hubungan demokrasi dan oligarki di Indonesia).
- polhukam.id. (2025, Juli 22). Oligarki Migas: Bayangan Lama yang Tak Pernah Pergi. https://www.polhukam.id/nasional/pr-105803/oligarki-migas-bayangan-lama-yang-tak-pernah-pergi/. (Contoh kasus oligarki di sektor sumber daya alam lain).
