MAKASSAR – Mediator Jurnal TV
Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dikenal sebagai salah satu instansi yang paling aktif dan rajin melaksanakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) serta pelatihan peningkatan kapasitas pendidik. Namun, pelaksanaan kegiatan terbaru yang bertempat di luar daerah, tepatnya di Hotel Travelling Phinisi, Jalan Lamaddukkelleng Buntu No. 59, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, kini menuai sorotan tajam dan menimbulkan pertanyaan mendasar terkait kesesuaian sasaran, tujuan, dan penggunaan anggaran negara.
Kegiatan tersebut secara resmi memiliki judul: “Bimtek Pelatihan dan Pengembangan Strategi Efektif Bagi Guru dalam Pembelajaran Deep Learning Melalui Integrasi Teknologi Digital untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”. Judul dan substansi kegiatan ini jelas menunjuk sasaran utama adalah para guru, guna membekali mereka dengan kemampuan mengajar berbasis teknologi dan metode pembelajaran mendalam yang relevan dengan kemajuan zaman.
Namun, berdasarkan hasil pantauan langsung, verifikasi di lapangan, serta informasi yang dihimpun melalui komunikasi dengan sejumlah elemen terkait, ditemukan fakta yang sangat bertentangan dengan maksud awal kegiatan tersebut.
Fakta di Lapangan: Peserta Bukan Guru, Melainkan Ratusan Kepala Sekolah
Alih-alih diisi oleh para guru yang seharusnya menjadi sasaran utama, kegiatan yang berlangsung di Kota Makassar ini justru dihadiri oleh Kepala Sekolah dari berbagai jenjang pendidikan se-Kabupaten Wajo. Ironisnya, guru yang hadir, hanya sekian persen ditemukan peserta yang berstatus sebagai guru biasa.
Ketimpangan ini memunculkan dugaan kuat di kalangan masyarakat dan pengamat pendidikan, bahwa kegiatan ini berpotensi menyimpang dari peruntukannya. Bahkan, isu yang berkembang cukup kencang menyebutkan adanya indikasi kuat praktik pembagian anggaran yang disamarkan di balik kegiatan pelatihan ini. Hal ini mengemuka mengingat lokasi pelaksanaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Wajo, padahal materi pelatihan bersifat teknis pendidikan yang seharusnya dapat dilaksanakan di daerah asal agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kegiatan ini dilaksanakan atas dasar izin dan rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, sehingga menjadikan beliau sebagai penanggung jawab utama atas segala hal yang terjadi dalam kegiatan tersebut.
Tinjauan Hukum: Prinsip Tepat Guna dan Tepat Sasaran
Secara yuridis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBD diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan prinsip bahwa setiap pengeluaran belanja negara harus didasarkan pada asas: kepatutan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran.
Artinya, jika sebuah anggaran dianggarkan dan disahkan untuk pelatihan bagi guru, namun dalam pelaksanaannya justru digunakan untuk melatih kepala sekolah, maka hal tersebut secara hukum masuk dalam kategori penyimpangan penggunaan anggaran atau tidak tepat sasaran. Hal ini berpotensi mencederai prinsip akuntabilitas publik dan merugikan hak para guru yang seharusnya mendapatkan pembinaan dan peningkatan kompetensi.
LIN Sulawesi: Kegiatan Tidak Sesuai Peruntukan, Sangat Disayangkan
Merespons ketimpangan fakta dan tujuan ini, Koordinator Daerah Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulawesi Selatan, Syarifuddin ST, CPLA, yang turut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, menyampaikan kekecewaan yang mendalam.
Menurut Syarifuddin, kegiatan yang direncanakan seharusnya menjadi sarana emas untuk meningkatkan kualitas metode mengajar guru melalui teknologi digital, namun pelaksanaannya justru melenceng jauh dari jalur yang seharusnya.
“Kami sangat menyayangkan apa yang terjadi. Judul dan tujuannya jelas untuk peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis teknologi. Namun fakta di lapangan, pesertanya justru mayoritas adalah Kepala Sekolah se-Kabupaten Wajo. Ini jelas-jelas tidak sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam dokumen kegiatan maupun dasar hukum penganggaran,” tegas Syarifuddin saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, ketidaktepatan sasaran ini menjadi tanda tanya besar. Apakah materi yang disampaikan relevan untuk kepala sekolah? Atau apakah ini hanya strategi pengalihan anggaran dengan dalih pelatihan? Pertanyaan ini harus dijawab secara transparan oleh penyelenggara dan dinas terkait.
Upaya Konfirmasi Buntu, Pihak Dinas Tidak Memberikan Respons
Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Alamsyah, guna mendapatkan penjelasan resmi dan klarifikasi terkait dugaan penyimpangan sasaran dan lokasi kegiatan ini.
Pertanyaan dan permintaan konfirmasi telah disampaikan melalui pesan aplikasi WhatsApp ke nomor kontak resmi beliau (+62…428-987). Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Sikap diam ini justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada hal yang perlu ditutupi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
Komitmen Redaksi: Hak Jawab Tetap Dibuka
Pemberitaan ini disusun berdasarkan fakta yang terverifikasi, hasil pemantauan, dan aspirasi masyarakat yang meminta kejelasan. Redaksi bertindak objektif dan berpegang teguh pada prinsip jurnalistik serta hukum pers yang berlaku.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi dengan ini memberikan ruang seluas-luasnya hak jawab dan kesempatan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo maupun pihak terkait lainnya, guna memberikan penjelasan resmi, meluruskan fakta, serta menjawab segala pertanyaan dan dugaan yang berkembang di masyarakat ini.
Publik berhak mengetahui kebenaran, dan negara berhak memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kemajuan pendidikan, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Pewarta: Team Redaksi
