Mediator Jurnal TV
Penulis: Syarifuddin, ST,. CPLA
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban bukan sekadar tradisi penyembelihan hewan, melainkan momen agung untuk merenungi makna pengorbanan, ketulusan, dan ketaatan mutlak kepada kebenaran. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan kesetiaan Nabi Ismail AS adalah teladan abadi tentang integritas: berpegang teguh pada prinsip, jujur dalam setiap janji, dan menempatkan kepentingan yang luhur di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Nilai-nilai suci inilah yang seharusnya menjadi petunjuk utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat sejatinya terikat dalam satu ikatan kesepakatan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera. Hubungan antara penguasa dan rakyat ibarat satu tubuh yang saling membutuhkan; tidak boleh ada jarak yang lebar, apalagi dipisahkan oleh tembok dusta, kepalsuan, atau janji-janji manis yang tak pernah terwujud.
Fakta yang berkembang belakangan ini menjadi keprihatinan bersama. Muncul perilaku kemunafikan yang menyelimuti ruang publik, di mana nama rakyat kerap dijadikan komoditas dagangan untuk kepentingan tertentu, namun kenyataannya sebagian besar rakyat justru belum merasakan kedamaian dan keadilan yang sesungguhnya di tanah kelahirannya sendiri. Rakyat dibuat bingung oleh tumpang tindihnya peraturan, kebijakan yang tidak relevan, hingga aturan yang terasa membebani alih-alih memberikan kemudahan. Di tengah situasi ini, masyarakat menjadi bimbang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menjadi hak dan mana yang kewajiban.
Pandangan ini sepenuhnya sejalan dengan ajaran Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 135:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun keadilan itu merugikan dirimu sendiri atau orang tuamu dan kerabatmu…”
Ayat ini menjadi landasan teologis bahwa keadilan dan kejujuran tidak boleh ditawar-tawar, terlebih bagi mereka yang memegang kekuasaan. Menjual nama rakyat demi keuntungan sesaat adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, karena hakikat kekuasaan adalah amanah, bukan warisan ataupun barang dagangan.
Secara hukum dan konstitusi negara, hal ini pun telah ditegaskan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) menyatakan:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Artinya, Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, di mana seluruh kebijakan, peraturan, dan kebijakan publik harus berakar dari aspirasi rakyat dan ditujukan demi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Pemerintah dan penyelenggara negara berkedudukan sebagai pelayan dan pemegang amanah, bukan penguasa mutlak yang berdiri di atas rakyat. Prinsip demokrasi kita menegaskan: rakyatlah yang berdaulat, dan penguasa berdaulat kepada rakyat, bukan sebaliknya.
Ketika aturan dibuat tumpang tindih atau kebijakan tidak lagi menyentuh kebutuhan riil masyarakat, maka telah terjadi penyimpangan dari amanah konstitusi tersebut. Negara hadir bukan untuk membingungkan warganya, melainkan memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan rasa adil bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
Momentum Idul Kurban ini adalah waktu yang tepat untuk saling mengingatkan dan mengevaluasi diri. Pengorbanan yang diajarkan agama menuntut keberanian untuk berbenah: berani jujur, berani mengakui kekurangan, dan berani memperbaiki kebijakan agar sejalan dengan kebenaran. Jika semangat kurban—yang mengajarkan ketulusan dan kepedulian—dapat diterapkan dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara, maka kepercayaan akan tumbuh kembali, keharmonisan terjalin, dan cita-cita negara yang adil dan makmur bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang dirasakan oleh seluruh anak bangsa Indonesia.
Keadilan dan kebenaran adalah hak seluruh rakyat Indonesia, dan itu adalah amanah Tuhan sekaligus perintah konstitusi yang wajib ditegakkan.
