Mediator Jurnal TV
Oleh: Syarifuddin, ST,.CPLA
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan fenomena baru dalam dunia pers, ditandai dengan menjamurnya media-media online di seluruh penjuru negeri. Kehadiran mereka sesungguhnya membawa angin segar, memperluas ruang publik, dan menjadi sumber rujukan bagi masyarakat untuk mempelajari serta memahami perkembangan pembangunan di segala sektor. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Namun, di balik kemeriahan tersebut, terdapat sebuah realitas yang perlu dikaji secara mendasar dan objektif. Muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat dan kalangan praktisi komunikasi: Dari manakah sebenarnya sumber dana operasional yang menopang kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan media tersebut?
Kita memahami bersama bahwa tidak semua media dapat diakomodasi atau didanai secara langsung oleh negara. Pemerintah, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom) di setiap daerah, telah memiliki lembaga penyiaran dan media resmi sendiri yang pengelolaannya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Media pemerintah ini memiliki fungsi strategis sebagai saluran resmi penyebaran kebijakan dan program pembangunan.
Sementara itu, bagi media swasta atau independen, peluang untuk mendapatkan pendanaan atau kerja sama dengan pemerintah dinilai sangat terbatas. Berdasarkan pengamatan di lapangan, diperkirakan hanya sekitar 30 persen dari ribuan media yang bermunculan yang memiliki kesempatan untuk menjalin kerja sama atau mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah.
Konsekuensinya sangat nyata. Media yang “beruntung” tersebut umumnya terikat pada kebutuhan untuk memuat rilis-rilis resmi, memberitakan kegiatan pejabat, dan menyebarkan narasi yang bersifat satu arah dari pemerintah kepada rakyat. Di sinilah letak persoalan mendasar yang bertentangan dengan prinsip pers yang sehat.
Mempertanyakan Independensi dan Keberlanjutan Bisnis
Dalam perspektif hukum pers, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ditegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan juga kontrol sosial serta penegakan hukum. Pers dijamin kemerdekaannya untuk menyebarkan pendapat dan informasi, namun juga wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberpihakan pada keadilan dan kebenaran.
Namun, ketika sumber pendapatan utama sebuah media sangat bergantung pada “angin” dari pemerintah atau proyek-proyek pemberitaan resmi, maka muncul pertanyaan besar mengenai independensi mereka.
- Di manakah letak keberpihakan media tersebut? Apakah masih berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial, atau justru lebih condong menjadi corong kekuasaan demi menjaga aliran dana agar perusahaan tetap bisa beroperasi, membayar gaji karyawan, dan membayar biaya server?
- Bagaimana mungkin sebuah media dapat melakukan fungsi kontrol sosial atau mengkritisi kebijakan pemerintah jika “nafkah” mereka bergantung pada pihak yang seharusnya dikontrol?
Fenomena ini menciptakan ketimpangan yang ironis. Di satu sisi, pemerintah menginginkan transparansi dan informasi yang luas. Namun di sisi lain, mekanisme pendanaan yang ada seolah hanya menguntungkan segelintir kelompok, sementara ribuan media lainnya kesulitan mencari pemasukan yang halal dan jelas.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka cita-cita Keadilan Sosial dalam dunia informasi akan sulit terwujud. Media yang independen akan sulit bertahan, dan pemberitaan yang kritis akan semakin jarang terdengar. Masyarakat hanya akan disuguhi informasi yang “aman”, yang tidak menyentuh akar masalah, dan yang terpenting, tidak mengganggu kepentingan pihak-pihak yang membiayai operasional media tersebut.
Kesimpulan
Kemerdekaan pers tidak bisa hanya dijamin di atas kertas saja, tetapi harus didukung oleh ekosistem bisnis yang sehat dan adil. Pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme penganggaran untuk kebutuhan informasi publik, agar tidak menciptakan ketergantungan yang mematikan independensi.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jernih, objektif, dan bebas dari kepentingan terselubung. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar mengenai “Dari mana sumber dana?” dan “Apakah independensi masih terjaga?” adalah pertanyaan yang sangat sah, ilmiah, dan harus terus digulirkan demi menjaga marwah pers nasional dan hak rakyat atas informasi yang sebenar-benarnya.
